Jusuf Kalla (JK) Ingin Layangkan Kepastian Hukum

Seperti yang dikenal bahwa pemilihan presiden akan dikerjakan tahun 2019. Kini ini sudah ramai pelbagai kabar terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Adapun santer terdengar bahwa JK akan mencalonkan diri lagi sebagai cawapres 2019. Melainkan diceritakan harian pijar, bahwa kuasa undang-undang JK, Irman Putra Sidin menegaskan bahwa JK tak memiliki niat melanggengkan kekuasaan. Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK hal yang demikian hanya berharap memberi kepastian hukum yang tentunya baik untuk masa depan bangsa.



Berdasarkan kuasa regulasinya (Irman Putra Sidin), keputusan MK yang akan datang konsisten tidak bisa menentukan cawapres terpilih. Oleh sebab itu jangan sampai ada perdebatan yang berlarut-larut sehingga ada tudingan ingin kembali pada masa lalu (orde baru). Mengenai kepastian undang-undang yang dimaksud oleh pengacara JK yakni tentang pasal 7 UUD 1945.

Oleh karena itu Irman Putra Sidin mengatakan bahwa bagi yang berkeinginan menjadi wapres karenanya tak perlu takut sebab Jusuf Kalla (JK) menjadi pihak berhubungan dalam gugatan. Karena kewenangan memilih cawapres masih di koalisi parpol dan kesudahannya dipilih oleh masyarakat. Irman juga menuturkan bahwa jalan masih panjang, sehingga tidak perlu berpikir ketakutan. Sahabat-teman yang berkeinginan untuk menjadi wapres tidak perlu cemas mengenai putusan MK. Sebab tak akan memastikan siapa wapres terpilih.

Berdasarkan harian pijar, partai Perindo mengajukan permohonan mengenai pengujian penjelasan pada pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu. Kemudian posisi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga masuk sebagai pihak terkait. Surat gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 60/PUU-XVI/2018.

Kuasa undang-undang diberikan https://www.harianpijar.com ke Irman Putra Sidin. Walaupun gugatan pada pasal 169 huruf n merupakan berkaitan dengan masa jabatan presiden beserta wakil presiden. Dalam hal ini terdapat perdebatan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. ini terpenting dalam frasa belum pernah menjabat dua kali masa jabatan yang sama. info harian mengenai gonjang-ganjing kepastian peraturan calon wakil presiden. Semoga info ini bisa bermanfaat.